Saturday, 28 April 2012

Menikah Dengan Sepupu, Bolehkah?

- 0 komentar

Pertanyaan : 
Assalamu'alaikum.
Apakah diperbolehkan dalam islam menikah dengan anak dari paman? dalam hal ini, ayah A dan ayah B kakak beradik? mohon jawabannya, terima kasih.


Jawaban: 

Wa'alaikum salam warahmatullah wabarakatuh

Boleh hukumnya dalam Islam menikah dengan anak paman baik itu paman dari ayah atau ibu. atau menikah dengan anak bibi dari ayah atau ibu. tidak ada dasar yang melarang pernikahan tersebut, bahkan Allah menjelaskan akan bolehnya pernikahan tersebut dengan firman-Nya :


يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ

Artinya : "Hai Nabi, sesungguhnya Kami telah menghalalkan bagimu isteri-isterimu yang telah kamu berikan mas kawinnya dan hamba sahaya yang kamu miliki yang termasuk apa yang kamu peroleh dalam peperangan yang dikaruniakan Allah untukmu, dan (demikian pula) anak-anak perempuan dari saudara laki-laki bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara perempuan bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara laki-laki ibumu dan anak-anak perempuan dari saudara perempuan ibumu." (QS Al-Ahzab : 50)


Dalam ayat diatas jelas sekali bahwa Allah menghalalkan "anak perempuan dari saudara laki-laki bapakmu" yaitu paman dari ayah, dan seterusnya. walaupun dalam ayat tersebut Allah seakan-akan hanya mengatakan itu kepada Rosulullah -sholallahu 'alaihi wasallam-, akan tetapi prakteknya beliau tidak pernah menikah dengan anak pamannya. maka ayat tersebut tetap pada keumumannya yaitu diperbolehkan pada ummat Nabi Muhammad SAW.

Sumber: www.tanya.artikelislami.com
[Continue reading...]

Friday, 27 April 2012

Inilah Titik Kritis Pengolahan Keju

- 0 komentar

Keju bukan hanya nikmat dikonsumsi, makanan yang berbahan dasar susu itu juga bernutrisi tinggi, bagus untuk asupan tubuh. Tetapi, di balik rasanya yang lezat, perlu dicermati proses pembuatannya. Bila tak memenuhi stantardisasi halal, maka dikhawatirkan justru malah menjadikannya haram dikonsumsi.

Menurut Dosen Ilmu dan Teknologi Pangan IPB, Dr Ir Anton Apriyantono, dalam esainya yang berjudul “Titik Kritis Kehalalan Keju dan Hasil Sampingnya”, ada beberapa tahapan pembuatan keju. Pertama persiapan susu, kedua koagulasi atau penggumpalan susu dengan menggunakan enzim atau asam yang akan menghasilkan curd (bagian susu yang terkoagulasi atau tergumpalkan) dan whey (bagian susu yang dalam bentuk cairan setelah curd terbentuk dan dipisahkan). Sedangkan proses ketiga, yaitu pemisahan whey untuk mendapatkan curd. Keempat, pengolahan curd. Dan, kelima pematangan keju.

Pada tahap koagulasi atau penggumpalan susu, menurutnya adalah tahap kritis. Hal ini karena untuk menggumpalkan susu diperlukan bahan yang bisa membuat keju menjadi tidak halal. Ada tiga metode koagulasi susu. Salah satunya metode menggunakan enzim (enzim adalah suatu protein yang mempunyai kemampuan mempercepat reaksi biologis) yang mampu menggumpalkan susu (disebut juga sebagai koagulan). Pola ini banyak digunakan.

Koagulan yang pertama-tama digunakan adalah yang berasal dari perut sapi muda (anak sapi) yang disebut dengan rennet. Pada saat ini, rennet diperoleh bukan hanya dari perut sapi muda, akan tetapi juga perut sapi dewasa, anak kambing, kambing dewasa, domba, dan babi.

Dari segi kehalalan, penggunaan koagulan yang berasal dari hewan jelas rawan menghasilkan keju yang tidak halal karena di samping bisa berasal dari babi juga bisa berasal dari sapi atau kambing yang tidak disembelih secara Islami (sebagian besar koagulan diproduksi oleh negara maju non-Muslim). Hal ini, lanjutnya, karena koagulan dari hewan ini di samping bisa tidak halal juga bercampur dengan keju yang dihasilkan. Oleh karena itu, yang relatif aman adalah jika koagulannya berasal dari tumbuh-tumbuhan, mikroorganisme atau hasil fermentasi GMO di mana pada fermentasinya digunakan media (tempat pertumbuhan dan sumber makanan mikroorganisme) yang halal.

Ia menambahkan, di pasaran, khususnya di luar negeri, keju yang dibuat menggunakan koagulan yang berasal dari mikroorganisme (dalam bahasa Inggris disebut microbial rennet) dapat dikenali dengan membaca informasi di kemasan keju tersebut, di daftar ingredient akan disebutkan microbial rennet. Informasi ini diperlukan bagi mereka yang menghindari koagulan yang berasal dari hewan, yaitu kalangan vegetarian dan Muslim.

Sumber: www.republika.co.id
[Continue reading...]

Hadiah Alquran untuk Non-Muslim, Bolehkah?

- 0 komentar

Imam Nawawi dalam kitabnya al-Majmu’ syarh al-muhazzabmenerangkan, para ulama sepakat bahwa menjaga dan menghormati Alquran hukumnya wajib. Di antara cara dan adab menghormati itu, menurut jumhur ulama, adalah dengan bersuci dulu sebelum menyentuh mushaf. Oleh karena itu, jumhur ulama menegaskan orang yang berhadas tidak boleh menyentuh mushaf Alquran.

Pendapat itu berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW berupa surat kepada masyarakat Yaman yang dibawa oleh Amru bin Hazm yang di dalamnya terdapat pernyataan, “Hendaklah tidak menyentuh Alquran kecuali orang yang suci.” (HR Imam Malik, Ibnu Hibban, dan al-Baihaqi). Dengan merujuk pada hadis ini, jumhur ulama berpendapat tidak boleh memberikan mushaf Alquran kepada orang kafir atau menjaga kemungkinan mereka untuk memegangnya, karena seorang Muslim yang berhadas kecil saja dilarang memegang mushaf Alquran apalagi orang kafir. Imam Nawawi dalam al-Majmu’juga menjelaskan, ulama sepakat tak membolehkan membawa mushaf Alquran ke daerah orang kafir jika dikhawatirkan akan jatuh ke tangan mereka.

Imam al-Baji dalam kitabnya al-Muntaqa syarh Muwatta`menjelaskan, jika ada seorang kafir meminta untuk dikirimkan mushaf untuk ditadabburinya maka tidak boleh dikirimkan kepadanya karena ia adalah najis yang tidak pernah mandi dari junubnya dan tidak boleh bagi orang kafir untuk memegang mushaf serta tidak boleh bagi seorang Muslim untuk memberikannya kepadanya.

Di samping hadis di atas, para ulama juga berdalilkan kepada hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa Nabi SAW melarang untuk membawa Alquran ke wilayah musuh. (HR Bukhari dan Muslim). Dibolehkan memberikan Alquran terjemahan atau kitab tafsir sebagai hadiah kepada tetangga atau teman non-Muslim dengan harapan mereka mempelajari Islam dan mendapat hidayah Allah SWT disertai kuat dugaan kita bahwa mereka tidak akan menghinakan Alquran terjemahan atau kitab tafsir tersebut.

Bahkan, hal itu dianjurkan demi mengenalkan Islam serta mengajak manusia menuju hidayah Allah melalui sumbernya yang asli. Sebab, Alquran terjemahan merupakan perkataan manusia yang bertujuan untuk memudahkan pemahaman Alquran bagi mereka yang tidak berbahasa Arab, maka hukumnya sama dengan kitab tafsir. Dan, kitab tafsir itu boleh bagi non-Muslim untuk memegangnya karena ia bukan mushaf.

Hal itu berdasarkan ijma para ulama yang menyatakan boleh menulis beberapa ayat dalam surat atau buku sebagaimana yang dilakukan Nabi dengan menulis surat kepada raja dan para pemimpin dunia pada masanya yang di dalamnya ada Bismillahirrahmanirrahim dan ayat 64 dari surah Ali Imran yang berbunyi, “Katakanlah: Hai Ahli Kitab, marilah (berpegang) kepada suatu kalimat (ketetapan) yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu, bahwa tidak kita sembah kecuali Allah dan tidak kita persekutukan Dia dengan sesuatu pun dan tidak (pula) sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai tuhan selain Allah.” Jika mereka berpaling maka katakanlah kepada mereka, “Saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri (kepada Allah).” (QS Ali ‘Imran [3]: 64).Wallahu a’lam bish shawab.

Oleh: Ustaz Bachtiar Nasir

Sumber: www.republika.co.id
[Continue reading...]

Wednesday, 25 April 2012

Dampak Perceraian Terhadap Harta Bersama

- 0 komentar

Pertanyaan:
Apakah konsekuensi perceraian terhadap harta bersama, dan bagaimana bila mantan istri WNA?

Jawaban:
1. Konsekuensi atau akibat hukum perceraian terhadap harta bersama diatur dalam Pasal 37UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (“UUP”) yang menyatakan “Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.” Lebih jauh daam Penjelasan Pasal 37 UU Perkawinan disebutkan bahwa “Yang dimaksud dengan "hukumnya" masing-masing ialah hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya.”

H. Hilman Hadikusuma menjelaskan dalam buku “Hukum Perkawinan Indonesia Menurut: Perundangan Hukum Adat Hukum Agama” (hlm. 189), akibat hukum yang menyangkut harta bersama berdasarkan Pasal 37 UU Perkawinan ini diserahkan kepada para pihak yang bercerai tentang hukum mana dan hukum apa yang akan berlaku, dan jika tidak ada kesepakatan antara mantan suami-istri, hakim dapat mempertimbangkan menurut rasa keadilan yang sewajarnya.

Jadi, akibat suatu perceraian terhadap harta bersama bagi setiap orang dapat berbeda-beda, tergantung dari hukum apa dan mana yang akan digunakan para pihak untuk mengatur harta bersama.

Penjelasan lebih jauh mengenai frasa “hukumnya masing-masing” dalam Pasal 37 UU Perkawinan ini kami tidak akan membahasnya satu-persatu, karena jumlahnya dan ragamnya banyak sekali. Tapi sebagai contoh dapat kami jelaskan beberapa hal sebagai berikut:

a. Untuk yang beragama Islam, ada ketentuan mengenai pembagian harta bersama dalamKompilasi Hukum Islam (“KHI”). Pasal 97 KHI mengatur “janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.”.

b. Lalu, dijelaskan Hilman (hlm. 193), bagi umat Katolik pada dasarnya tidak ada perceraian dalam agama Katolik, karena agama Katolik menolak adanya perceraian. Namun dalam praktiknya, pasangan Katolik tetap dapat bercerai secara perdata, walaupun secara Katolik perceraian tersebut dianggap tidak sah. Dalam hal yang demikian, perceraian dan pembagian harta bersama berpedoman pada ketentuan-ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPer”).

Berdasarkan Pasal 126 KUHPer, harta bersama bubar demi hukum salah satunya karena perceraian. Lalu, setelah bubarnya harta bersama, kekayaan bersama mereka dibagi dua antara suami dan isteri, atau antara para ahli waris mereka, tanpa mempersoalkan dan pihak mana asal barang-barang itu (Lihat Pasal 128 KUHPer).

Jadi, berdasarkan Pasal 37 UUP jo Pasal 126 dan 128 KUHPer, perceraian mengakibatkan bubarnya harta bersama sehingga harta bersama tersebut harus dibagi diantara pasangan suami-istri.

c. Selain itu, akibat perceraian terhadap harta bersama juga dapat ditentukan oleh hukum adat yang digunakan para pihak, apabila para pihak menggunakan hukum adat untuk mengatur akibat perceraian. Sehingga, segala sesuatu mengenai harta bersama diatur berdasarkan hukum adat yang berlaku masing-masing, dan tidak ada kesamaan antara masyarakat adat yang satu dan yang lainnya.

Misalnya pada masyarakat matrilineal seperti masyarakat Minang, umumnya berlaku hukum adat yang menentukan akibat hukum perceraian terhadap harta bersama yaitu harus dibagi antara suami dan istri (Hilman, hlm 189-190).

2. Jika salah satu pihak dalam perkawinan adalah warga negara asing, perkawinan tersebut merupakan suatu perkawinan campuran.

Perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia (Lihat Pasal 57 UU Perkawinan).

Dalam hal ini kami kurang jelas perkawinan Anda dilangsungkan dimana. Karena, suatu perkawinan adalah sah berdasarkan hukum dimana perkawinan tersebut dilangsungkan. Jika perkawinan itu kemudian tidak dicatatkan di Indonesia, maka perkawinan tersebut tetap tunduk pada hukum dimana perkawinan dilangsungkan. Yakni dalam hal terjadi perceraian, harus dilakukan dimana perkawinan dilangsungkan (Pasal 56 ayat [1] UUP).

Namun, jika perkawinan Anda dilangsungkan di Indonesia dan tunduk pada hukum Indonesia, yang berlaku adalah ketentuan Pasal 37 UUP sebagaimana telah kami jelaskan di atas yakni, untuk menentukan hukum mana dan hukum apa yang berlaku terkait dengan harta bersama diserahkan pada kesepakatan para pihak yang bercerai.

Jika tidak ada kesepakatan antara mantan suami-istri, Hilman menambahkan, hakim dapat mempertimbangkan menurut rasa keadilan yang sewajarnya. Jadi, bila tidak ada kesepakatan para pihak mengenai akibat perceraian terhadap harta bersama, hakimlah yang akan menentukan hukum apa dan mana yang akan diterapkan. 

Sumber:
1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek, Staatsblad 1847 No. 23);
2. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
3. Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam).
[Continue reading...]

Hukum Shalat di Atas Kasur

- 0 komentar

Pertanyaan:
Kami membuat sebuah kasur tipis yang panjangnya empat meter dan lebarnya satu meter seperempat. Ukuran ini kami sesuaikan dengan luas ruangan tempat kami melakukan shalat. Kasur itu kami buat sebagai alas dalam shalat. Kasur tersebut terbuat dari dua potong kain bersih yang diisi dengan busa tipis yang ukurannya tidak lebih dari satu setengah centimeter, bahkan mungkin lebih tipis dari itu. Kasur ini dapat menampung delapan orang yang melakukan shalat di tempat itu. Jika orang yang hendak shalat lebih banyak dari itu, maka sisanya akan shalat di atas permadani biasa yang sudah usang. Kasur itu tentu saja membuat kami lebih nyaman, terutama bagi orang lanjut usia seperti saya yang biasanya mempunyai masalah pada lutut. Banyak orang telah melihat kasur itu dan senang melaksanakan shalat di atasnya. Tiba-tiba, kami dikejutkan dengan seseorang yang mengingkari itu. Karena itulah, kami memohon penjelasan yang benar mengenai hal ini.

Jawaban:
Mufti Agung Prof. Dr. Ali Jum'ah Muhammad

Para ahli fikih dari kalangan Ahlus Sunnah sepakat atas ketidakharusan melakukan shalat di atas benda yang berasal dari unsur bumi, seperti debu, krikil dan lain sebagainya. Salah seorang ulama Syafi'iyah, Syekh al-Khatib asy-Syarbini, dalam kitab Mughnî al-Muhtâj, menyatakan: "Kaum muslimin, selain kelompok Syiah, berijmak atas kebolehan melakukan shalat di atas kulit binatang (wol) atau benda yang terbuat darinya. Tidak ada kemakruhan sama sekali untuk melakukan shalat di atasnya, kecuali Malik yang berpendapat bahwa itu adalah makruh tanzihi. Sedangkan Syiah berpandangan bahwa tidak boleh melakukan shalat di atasnya karena wol bukan berasal dari unsur tumbuhan bumi."

Keabsahan shalat pun tidak terpengaruh dengan tebal tipisnya alas yang digunakan untuk shalat, selama dahi dapat menempel sempurna dan tidak bergerak-gerak di atas alas tersebut ketika bersujud.

Imam Bukhari meriwayatkan dari Aisyah r.a. bahwa Rasulullah saw. pernah melaksanakan shalat di atas kasur istrinya sedangkan Aisyah berbaring di antara beliau dan kiblat seperti terbaringnya jenazah." Bukhari membuat judul untuk bab yang berisi hadis tersebut dengan nama Bab "Shalat di Atas Kasur". Al-Hafizh Ibnu Hajar, dalam Fath al-Bârî, berkata, "Dengan nama judul ini, Bukhari hendak mengisyaratkan kepada hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dengan sanad shahih dari Ibrahim an-Nakha'i dari al-Aswad dan sahabat-sahabatnya, bahwa mereka tidak suka (menganggap makruh) melakukan shalat di atas permadani, karpet yang terbuat dari kulit binatang dan pakaian yang tebuat dari bahan kasar. Ibnu Abi Syaibah juga meriwayatkan dari beberapa orang sahabat dan tabi'in mengenai kebolehan hal itu."

Diriwayatkan dari Mughirah bin Syu'bah r.a., dia berkata, "Rasulullah saw. melakukan shalat –atau menyukai untuk melakukan shalat– di atas karpet yang terbuat dari kulit binatang yang telah disamak." (HR. Ahmad, Abu Dawud dan Thabrani dalam al-Mu'jam al-Kabîr. Ini adalah redaksi Ahmad. Ibnu Khuzaimah dan Hakim menshahihkan hadis ini. Hakim berkata, "Ini adalah hadis shahih sesuai dengan syarat Syaikhain (Bukhari dan Muslim), tapi keduanya tidak meriwayatkannya. Hanya saja, Muslim meriwayatkan hadis serupa dari Abu Said mengenai shalat di atas tikar." Imam Dzahabi berkata, "Hadis ini sesuai dengan syarat Muslim.").

Hadis di atas, meskipun terdapat beberapa ulama yang mendhaifkan sanadnya, hanya saja ia telah terangkat kepada derajat hasan karena terdapat beberapa riwayat lain yang mempunyai makna serupa. Diantaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad bin Hambal dari Muhammad bin Abdurrahman bin Abi Laila, bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah saw., "Wahai Rasulullah, apakah saya boleh shalat di atas karpet kulit?" Maka beliau pun menjawab, "Kalau tidak boleh, bagaimana nasib penyamak kulit itu?"

Syekh as-Sindi dalam Hasyiyah 'alâ al-Musnad menyatakatan, "Maksudnya adalah jika kamu tidak boleh shalat di atas karpet kulit, maka kegiatan menyamak kulit akan hilang, padahal tujuannya adalah untuk membersihkan kulit sehingga dapat digunakan untuk shalat di atasnya. Jika tidak boleh melakukan shalat di atas karpet kulit maka tidak ada gunanya lagi menyamak kulit."

Al-Hafizh ath-Thuyuri (salah seorang ulama Hambali), dalam kitab ath-Thuyûriyyât, meriwayatkan dari Ibnu Abbas r.a. bahwa Rasulullah saw. melakukan shalat di atas permadani.

Kebolehan ini pun diriwayatkan dari sejumlah orang sahabat dan para ulama salaf. Mereka juga pernah melakukan shalat di atas alas yang tebal, seperti kasur, bantal untuk bersandar, bantal biasa, bantal tempat duduk penunggang binatang, permadani, bantal untuk pelana unta, permadani tebal, karpet kulit, pakaian kasar terbuat dari bulu, kain yang diletakkan di atas punggung hewan di bawah pelana, kain tebal dari bahan wol dan lain sebagainya.

Imam Abu Bakar Ibnu Abi Syaibah, dalam al-Mushannaf, dalam bab mengenai orang sakit yang melakukan sujud di atas bantal untuk tidur atau untuk menyandar, meriwayatkan dari Ibnu Abbas r.a., dia berkata, "Orang sakit boleh melakukan sujud di atas bantal dan pakaian yang bersih."

Diriwayatkan dari Ummu Salamah bahwa ketika dia sakit radang mata, dia melakukan shalat di atas bantal kulit. Anas bin Malik r.a. juga pernah bersujud di atas bantal yang digunakan untuk menyandar. Sedangkan Abu Aliyah, ketika sakit dia bersujud di atas bantal yang disiapkan untuknya. Begitu juga Hasan al-Bashri, dia membolehkan seseorang bersujud di atas bantal ketika berada di atas kapal laut.

Adapun mengenai shalat di atas kasur, maka diriwayatkan bahwa Anas r.a. pernah shalat di atas kasurnya. Begitu juga Thawus yang melakukan itu ketika sakit.

Ibnu Abi Syaibah juga menyebutkan riwayat mengenai shalat di atas pakaian kasar dari bulu. Hal ini diriwayatkan dari Ali, Jabir, Abu Darda`, Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas radhiyallahu 'anhum. Sedangkan dari kalangan tabi'in diriwayatkan dari Umar bin Abdul Aziz bahwa dia membolehkan shalat di atas pakaian yang terbuat dari bahan kasar. Namun, sebagaimana telah disebutkan di atas, bahwa Aswad dan para sahabatnya tidak menyukai shalat di atas permadani, karpet kulit dan kain dari bahan kasar.

Mengenai masalah shalat di atas permadani, diriwayatkan dari Abu Darda` bahwa dia berkata, "Saya tidak peduli jika saya shalat di atas tumpukan enam permadani." Said bin Jubair berkata, "Ibnu Abbas melakukan shalat Magrib bersama kami di atas permadani yang menutupi seluruh lantai rumah."

Abdullah bin 'Ammar berkata, "Saya melihat Umar melakukan shalat di atas permadani tebal." Hasan Bashri berkata, "Tidak apa-apa shalat di atas permadani." Diriwayatkan pula dari Hasan Bashri bahwa dia pernah melakukan shalat di atas permadani. Kedua kaki dan lututnya di atas permadani tersebut sedangkan wajahnya berada di tanah atau di tikar bambu. Diriwayatkan juga dari Qais bin Abbad al-Qaisi bahwa dia pernah melakukan shalat di atas kain yang terbuat dari wol. Hal itu juga diriwayatkan dari Murrah al-Himdani.

Adapun tentang shalat di atas alas kulit, maka diriwayatkan dari Masruq bahwa dia menyembelih hewan kurban lalu menyamaknya dan memakainya sebagai alas untuk shalat. Hal ini juga diriwayatkan dari Alqamah. Abdurrahman bin Aswad juga melakukan shalat di rumahnya di atas alas yang terbuat dari kulit domba, sehingga bulu-bulunya muncul di sela-sela kedua kakinnya. Sedangkan diriwayatkan dari Aswad dan para sahabatnya bahwa mereka tidak menyukai shalat di atas alas kulit.

Dalam al-Muhallâ, Ibnu Hazm berkata, "Permasalahan: melakukan shalat di atas kulit adalah boleh. Begitu juga boleh shalat di atas wol dan semua benda yang boleh diduduki jika dia suci. Seorang perempuan boleh melakukan shalat di atas kain sutra. Ini adalah pendapat Abu Hanifah, Syafi'i, Abu Sulaiman dan lainnya. Atha` berkata, "Tidak boleh shalat kecuali di atas tanah dan pasir." Malik berkata, "Hukumnya makruh melakukan shalat di atas alas yang terbuat dari selain unsur bumi atau tanaman yang ditumbuhkannya." Ali (Ibnu Hazm) berkata, "Pendapat ini tidak mempunyai dalil yang membenarkannya. Diwajibkan sujud dengan tujuh anggota tubuh, yaitu kedua kaki, kedua lutut, kedua tangan, dahi dan hidung. Malik membolehkan meletakkan semua anggota ini –selain dahi— di atas semua hal yang saya sebutkan di muka. Apa yang membedakan antara dahi dengan anggota tubuh yang lain? Tidak ada dalil yang membedakan semua itu, baik dari Alquran, Sunnah yang shahih ataupun yang tidak, ijmak, kiyas, perkataan sahabat maupun ulama. Kami telah meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud bahwa dia melakukan shalat di atas pakaian kasar yang terbuat dari bulu, Umar pernah melakukan sujud di atas alas yang terbuat dari wol, Ibnu Abbas bersujud di atas permadani dari wol, begitu juga Abu Darda`. Pendapat Malik ini juga disetujui oleh Syuraih, Zuhri dan Hasan. Sedangkan pendapat yang kami pilih maka tidak ada seorang pun dari kalangan sahabat radhiyallahu 'anhum yang menentangnya."

Para fuqaha dari mazhab-mazhab yang diikuti memberikan syarat mengenai tempat sujud yaitu berupa tempat keras yang dapat membuat dahi orang yang shalat menempel dengan baik di bumi.

Pada mazhab Hanafi, Imam Sarkahsi dalam al-Mabsûth menyatakan, "Tidak apa-apa shalat di atas salju jika dahinya dapat menempel dengan baik ketika melakukan sujud." Maksudnya adalah hendaknya tempat sujudnya tersebut keras, karena dengan demikian dahinya tersebut terasa menempel di tanah. Tapi, jika permukaannya tidak keras sehingga tidak menempel di tanah, maka tidak sah, karena itu seperti melakukan sujud di udara. Dengan demikian, jika seseorang sujud di atas rumput atau kapas jika dahinya terasa menempel di tanah, maka sujud tersebut sah, jika tidak maka tidak sah. Begitu juga, jika shalat di atas permadani yang diisi sesuatu, maka shalat itu akan sah jika tempat sujudnya kempal, kecuali menurut Malik. Diriwayatkan dari beberapa orang sahabat bahwa mereka berkata, "Saya tidak peduli jika shalat di atas sepuluh permadani atau lebih."

Dalam kitab Badâi' ash-Shanâi', al-Kasani berkata, "Jika seseorang melakukan sujud di atas rumput atau kapuk lalu dahinya masuk ke dalam sehingga merasakan permukaan tanah maka shalatnya sah. Jika tidak maka tidak sah. Begitu juga, jika dia shalat di atas permadani tebal, maka shalatnya sah jika permukaannya keras. Begitu juga, shalat di atas salju jika permukaannya keras, jika tidak maka tidak sah."

Imam Kamal bin Humam, dalam Fath al-Qadîr, menyatakan: "Seseorang boleh melakukan sujud di atas rumput, jerami, kapas dan permadani jika dia merasakan permukaan bumi. Begitu juga, boleh shalat di atas salju yang keras. Jika dia telah membenamkan kepalanya ke dalam benda-benda tadi tapi tidak merasakan permukaan tanah, maka tidak sah. Begitu juga, bersujud di atas gerobak yang menempel di tanah, sebagaimana halnya ranjang. Dan tidak sah jika gerobak itu berada di atas sapi, seperti kain yang diikat di antara beberapa pohon. Boleh juga bersujud di atas 'irzal dan gandum, tapi tidak boleh di atas jewawut dan beras karena tidak tetap."

Dalam al-Fatâwâ al-Hindiyyah disebutkan: "Jika seseorang bersujud di atas rumput, jerami, permadani atau salju, lalu dahi dan hidungnya stabil serta merasakan permukaan bumi, maka dibolehkan. Jika tidak maka tidak boleh."

Ibnu 'Abidin, dalam al-Hasyiyah, ketika menjelaskan perkataan asy-Syaranbalali, "Syarat sujud adalah menetapnya dahi," menyatakan, "Kata "syarat sujud" adalah subyek (al-mubtada`). Sedangkan kata "adalah menetapnya" merupakan prediket (al-khabar). Kata "dahi", maksudnya seseorang diharuskan bersujud di atas sesuatu yang dapat dia rasakan permukaannya. Sehingga, jika orang yang bersujud itu ingin terus membenamkan kepalanya, dia tidak dapat membenamkannya lebih dalam lagi dari yang dia lakukan saat itu. Dengan demikian, tidak boleh bersujud di atas benda seperti beras dan jagung, kecuali jika berada di dalam karung. Tidak boleh juga bersujud di atas kapas, salju dan kasur kecuali jika dia merasakan permukaan lantai."

Dia juga mengatakan, "Maksud merasakan permukaan lantai adalah bahwa orang yang bersujud jika terus membenamkan kepalanya, dia tidak akan dapat menambah lebih dalam dari keadaannya itu. Dengan demikian, boleh shalat dengan bersujud di atas permadani, tikar, gandum, ranjang dan gerobak jika menempel di tanah. Tetapi, tidak sah shalat dengan bersujud di atas tandu yang ada di atas punggung hewan, kain yang terbentang antara beberapa pohon serta beras dan jagung kecuali jika ada dalam karung. Begitu juga, tidak boleh bersujud di atas salju jika tidak keras, sehingga jika seseorang membenamkan kepalanya dia tidak dapat merasakan permukaan tanah. Begitu juga, tidak boleh pada rumput kecuali jika merasakan permukaan tanah. Dari sini dipahami kebolehan memakai pakaian yang terbuat dari kapas jika dia merasakan permukaan bumi."

Pengarang Marâqî al-Falâh mengatakan, "Salah satu syarat sujud adalah melakukannya di atas sesuatu yang dapat dirasakan permukaannya, dimana dia tidak dapat terus membenamkan kepalanya lebih dalam dari posisinya itu. Dengan demikian, tidak boleh melakukan sujud di atas kapas, salju, jerami, beras, jagung dan biji rami. Sedangkan gandum maka dahi seseorang dapat stabil di atasnya sehingga boleh sujud di atasnya, karena bijinya saling menguatkan disebabkan sifatnya yang kasar dan saling menguatkan."

Menjelaskan pernyataan pengarang Marâqî al-Falâh di atas, ath-Thahawi dalam al-Hâsyiyah 'alâ Marâqî al-Falâh, mengatakan, "Maksud permukaan alas adalah permukaannya yang keras, sebagaimana disebutkan dalam al-Fath. Begitu juga yang serupa dengan itu seperti ranjang, gerobak yang diletakkan di atas di tanah. Sedangkan maksud larangan bersujud di atas kapas adalah jika tidak merasakan permukaan yang keras. Begitu juga setiap benda yang diisi kapuk, seperti kasur dan bantal. Sedangkan larangan besujud di atas beras dan jagung adalah karena permukaan benda tersebut halus dan bentuknya keras sehingga tidak dapat diam (selalu bergerak) yang mengakibatkan dahi seseorang terus bergerak masuk ke dalam tanpa terhenti pada permukaan yang diam. Kecuali jika benda tersebut diletakkan disebuah wadah tertentu."

Shalat dengan bersujud di atas permadani dan sejenisnya, menurut mazhab Maliki, adalah makruh jika tidak digunakan oleh masjid atau tidak ada keperluan untuk melakukan hal tersebut. Jika terdapat alasan tersebut, maka tidak ada kemakruhan sama sekali.

Syekh ad-Dardir dalam asy-Syarh al-Kabîr mengatakan, "Hukumnya makruh bersujud di atas pakaian atau karpet yang tidak digunakan untuk menutupi lantai masjid. Sedangkan bersujud di atas tikar yang tidak mewah maka tidak makruh, tapi jika tidak melakukannya maka lebih baik. Sedangkan jika tikar itu lembut, maka hukumnya makruh."

Dalam Hâsyiyah atas kitab ini, Syekh Dasuqi menjelaskan, "Maksud bahwa alas shalat tersebut tidak digunakan untuk masjid adalah tidak adanya keperluan untuk menggunakan karpet tersebut karena suhu panas atau dingin atau kasarnya lantai tempat bersujud. Jika tidak ada alasan-alasan tersebut, maka tidak makruh bersujud di atasnya. Sebagaimana tidak makruh bersujud di atas karpet masjid, baik karpet tersebut merupakan wakaf, hasil dari barang wakaf atau dari orang lain yang menjadikan karpet tersebut seperti wakaf untuk masjid."

Adapun dalam mazhab Syafi'i, maka Imam Syafi'i radhiyallahu 'anhu dalam kitab al-Umm pada Bab "Pakaian dan Karpet untuk Shalat," berkata, "Rasulullah saw. melakukan shalat di atas namirah. Namirah adalah tikar yang terbuat dari wol. Sehingga, tidak apa-apa shalat dengan memakai wol, bulu dan bulu unta atau menjadikannya sebagai alas shalat. Rasulullah saw. bersabda,

"Kulit apa saja yang telah disamak maka ia suci."

Dan tidak apa-apa pula melakukan shalat dengan memakai kulit yang telah disamak baik berasal dari bangkai, binatang buas ataupun setiap sesuatu yang mempunyai ruh kecuali anjing dan babi. Dan boleh melakukan shalat dengan memakai kulit binatang yang disembelih dan boleh dimakan dagingnya meskipun kulit itu tidak disamak." Demikian penjelasan Imam Syafi'i.

Imam Nawawi dalam al-Majmû' menyatakan, "Jika seseorang bersujud di atas kapas, rumput atau sesuatu yang diisi dengan kedua benda tersebut, maka dia harus menekan kepalanya sehingga terbenam di dalamnya dan merasakan tangannya jika tangan orang itu diletakkan di bawah benda tersebut. Jika orang tersebut tidak melakukannya maka shalatnya tidak sah. Imam Haramain berkata, "Menurut saya orang tersebut cukup meletakkan kepalanya saja tanpa perlu menekannya, sebagaimana yang diharuskan dalam gerakan sujud." Pendapat yang diambil oleh mazhab adalah yang pertama. Dan ini pulalah yang ditegaskan oleh Syekh Abu Muhammad al-Juwaini dan pengarang kitab at-Tatimmah serta at-Tahdzîb."

Dalam Mughnî al-Muhtâj, al-Khatib asy-Syarbini mengatakan, "Hendaknya berat kepala orang yang bersujud mengenai tempat sujudnya. Hal ini sesuai dengan hadis yang telah disebutkan,

"Jika kamu bersujud, maka mantapkan dahimu."

Maksud berat kepala orang yang bersujud adalah hendaknya dia menekan kepalanya sehingga jika terdapat kapas atau rumput maka kepalanya akan terbenam dan dia dapat merasakan tangannya jika dia letakkan di bawah kapas atau rumput tersebut. Imam Haramain berpendapat bahwa meletakkan kepala saja sudah cukup. Dia menyatakan bahwa itu lebih dekat dengan sikap tawadhu daripada memaksakan menekan kepala."

Dalam mazhab Hambali, Ibnu Taimiyah berkata dalam al-Fatâwâ al-Kubrâ, "Tidak ada perbedaan antara para ulama mengenai kebolehan melakukan shalat dan sujud di atas kasur jika terbuat dari unsur bumi, seperti tikar dan sejenisnya. Namun, mereka berselisih mengenai kemakruhan melakukannya di atas sesuatu yang tidak berasal dari unsur bumi, seperti karpet dari kulit ternak dan karpet yang dibuat dari wol. Sebagian besar ulama memberi keringanan dalam hal ini. Ini adalah pendapat ulama hadis seperti Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, serta pendapat para ulama Kufah seperti Imam Abu Hanifah dan lainnya. Mereka juga mendasarkan pendapat tersebut pada hadis Aisyah. Karena, kasur (al-firâsy) yang disebutkan dalam hadis tersebut tidak berasal dari unsur bumi, tapi dari kulit atau wol."

Al-Mardawi dalam al-Inshâf mengatakan, "Para sahabat (ulama Hambali) mengatakan, "Jika seseorang bersujud di atas rumput, kapas, salju atau pakaian dan sejenisnya, tapi orang itu tidak merasakan permukaannya maka tidak sah sujudnya tersebut. Karena tidak terdapat tempat yang tetap (tidak bergerak)."

Dalam Kasysyâf al-Qinâ', al-Buhuti menyatakan, "Hukumnya sah melakukan shalat di atas salju, baik dengan alas atau tidak, jika dia merasakan permukaan. Karena anggota sujudnya telah mendapatkan tempat dengan sempurna. Begitu juga sah melakukannya di atas rumput dan kapas jika dia merasakan permukaan. Jika dia tidak merasakan permukaan itu, maka tidak sah shalatnya karena dahinya tidak diam di tempat."

Dengan demikian, berdasarkan pertanyaan di atas, kasur tipis yang kalian buat itu boleh digunakan sebagai alas untuk shalat. Tidak ada keharaman sama sekali menurut para ulama Ahlus Sunnah termasuk ulama Mazhab Empat. Karena kasur itu tidak terlalu tebal sehingga tidak mengakibatkan dahi seseorang bergerak dan dia dapat merasakan permukaan tanah ketika sujud. Hal itupun tidak dianggap makruh dalam mazhab Maliki, karena hukum makruh tersebut, menurut mereka, jika karpet tersebut digunakan karena tidak ada keperluan atau tidak digunakan oleh masjid. Kedua hal itu ada dalam masalah ini.

[Continue reading...]

Tuesday, 24 April 2012

Presiden dan Mahkamah Konstitusi

- 0 komentar

Pertanyaan:
Hubungan Mahkamah Konstitusi dengan Presiden, dan apa fungsinya dalam pemerintahan? Apakah dia punya wewenang khusus terhadap hubungannya dengan Presiden?

Jawaban:
Berdasarkan ketentuan Pasal 24C UUD 1945 dan UU No.24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (MK), MK mempunyai lima kewenangan. Yakni, menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran partai politik, memutus perselisihan hasil pemilu (baik di tingkat nasional maupun pemilihan umum kepala daerah) dan memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden (impeachment).

Dari lima kewenangan MK itu, hampir semuanya berpotensi bersinggungan dengan Presiden. Pertama, pengujian UU terhadap UUD. Lembaga negara yang mempunyai kewenangan membuat UU adalah Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat, sehingga produk Presiden –bersama dengan DPR- lah yang diuji ke MK. Kedua, sengketa kewenangan antar lembaga negara (SKLN). Sebagai lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, Presiden berpeluang menjadi subjek perkara SKLN di MK.

Ketiga, memutus pembubaran partai politik. Pasal 68 UU No.23/2004 tentang MK disebutkan bahwa pemohon pembubaran partai politik adalah pemerintah. Jadi, hanya pemerintah (Presiden) yang berhak memohon agar MK membubarkan sebuah partai politik yang dianggap “berbahaya”.

Sedangkan, kewenangan dalam memutus sengketa hasil pemilu atau pemilukada tidak terlalu berhubungan dengan presiden. Pasalnya, pemilu atau pemilukada diselenggarakan oleh lembaga yang independen –Komisi Pemilihan Umum (KPU), KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota- dari presiden.

Terakhir, kewenangan memutus perkara impeachment atau pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah kewenangan khusus yang diberikan UUD. Bila DPR menemukan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden berupa pengkhinatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden, maka perkara itu akan dibawa ke MK. Setelah MK memutus, maka akan diserahkan lagi ke Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk melakukan eksekusi. MPR dimungkinkan untuk melakukan eksekusi yang berbeda dengan putusan MK.

Apa fungsi MK dalam pemerintahan?
Dalam pemerintahan dikenal tiga jenis kekuasaan (trias politica). Kekuasaan eksekutif atau pemerintah (melaksanakan undang-undang atau hukum), legislatif (membuat undang-undang, menganggarkan APBN, dan mengawasi eksekutif), yudikatif (menegakan undang-undang atau hukum). Dalam konteks ini, Presiden berada di ranah eksektif dan MK berada di ranah yudikatif –bersama dengan Mahkamah Agung-. Karenanya, MK juga dikenal dengan sebutan lembaga pengawal dan penafsir konstitusi.
[Continue reading...]

Amnesti, Rehabilitasi, Abolisi, dan Grasi

- 0 komentar

Pertanyaan:
Kenapa pemberian amnesti, rehabilitasi, abolisi, dan grasi oleh Presiden harus memperhatikan pertimbangan DPR dan MA.?

Jawaban:
Menurut pasal 1 angka 1 UU No. 22 Tahun 2002 tentang Grasi, grasi adalah pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana yang diberikan oleh Presiden. Sedangkan untuk rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) UUD 1945, dilakukan pemulihan dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya, dan dikembalikan kepada kedudukannya (lihat Keputusan Presiden RI No. 142 Tahun 2000, pemberian rehabilitasi pada Sdr. Nurdin AR).

Pasal 4 UU No. 11 Tahun 1954 tentang Amnesti dan Abolisi menyebutkan bahwa akibat dari pemberian amnesti adalah semua akibat hukum pidana terhadap orang-orang yang diberikan amnesti dihapuskan. Sedangkan untuk pemberian abolisi, penuntutan terhadap orang-orang yang diberikan abolisi ditiadakan.

Pasal 14 ayat (1) UUD 1945, menyebutkan bahwa Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. Sedangkan untuk pemberian amnesti dan abolisi harus memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat (Pasal 14 ayat [2] UUD 1945).

Sebelum amandemen UUD 1945, grasi, rehabilitasi, abolisi dan amnesti menjadi hak absolut Presiden. Ketentuan perubahan terhadap Pasal 14 ayat (2) UUD 1945 tentang amnesti dan abolisi tersebut bertujuan untuk peningkatan fungsi dan peran DPR dalam melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan oleh Presiden. Dengan ketentuan pertimbangan ini, maka pemberian grasi, rehabilitasi, amnesti, abolisi tidak lagi menjadi hak absolut Presiden, melainkan harus memperhatikan pertimbangan dari MA atau DPR.


Sumber:
-Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
-Undang-Undang No. 11 Tahun 1954 tentang Amnesti dan Abolisi
-Undang-Undang No. 22 Tahun 2002 tentang Grasi
[Continue reading...]

Hukum Menimbun Barang Komoditi

- 0 komentar

Penimbunan barang di Indonesia dewasa ini menjadi tradisi yang dijaga kelangsungannya, entah oleh siapa?! Ini memang selalu terjadi, baik ketika menjelang natal, bulan Ramadhan, atau lebaran, dan juga setiap akan dinaikkannya harga bahan bakar minyak (BBM) oleh pemerintah. Yang terakhir ini, walaupun kenaikan harga itu baru sebatas rencana, malah lebih parahnya BBM pun juga menjadi komoditi yang ditimbun.

Tradisi penimbunan tersebut memberikan konsekuensi logis terhadap harga komoditi tersebut. Sebagaimana hukum pasar, ketika suatu komoditi yang beredar di pasar lebih sedikit tidak sesuai dengan permintaan maka harganya pasti lebih tinggi, dibanding ketika komoditi tersebut beredar sesuai dengan permintaan pasar/konsumen atau malah lebih.

Para ulama sepakat bahwa “menimbun” (ihtikâr) hukumnya adalah dilarang (haram). Baik ulama dari madzhab Hanafiyah misalnya Ibnu ‘Abidin dalam karyanya Raddul Muhtâr atau az-Zailia’iy dalam karyanya Tabyînul Haqâiq, ulama Malikiyah misalnya dalam kitab al-Muntaqa ‘alal Muwatthaatau al-Gharnathiy dalam karyanya al-Qawânîn al-Fiqhiyah, ulama Syafi’iyah misalnya al-Khathib al-Syirbiniy dalam karyanya Mughnil Muhtâj atau as-Syiraziy dalam karyanya al-Muhaddzab dan syarahnya yaitu kitab al-Majmû’ an-Nawawiy juga Zainuddin al-Malibbariy dalam Fathul Mu’în dan Syarahnya yaitu kitab I’ânatut Thâlibîn karya Muhammad Syatha ad-Dimyathiy, maupun ulama Hanabilah misalnya Ibnu Qudamah dalam karyanya al-Mughni.

Adapun dalil yang dijadikan landasan oleh para ulama tersebut adalah beberapa hadits Nabi Muhammad SAW, diantaranya hadits yang diriwayatkan melalui Umar RA dimana Nabi SAW bersabda ;

الجالب مرزوق والمحتكر ملعون 

Orang yang mendatangkan (makanan) akan dilimpahkan riskinya, sementara penimbun akan dilaknat

Juga hadits yang diriwayatkan melalui Mu’ammar al-‘Adwiy:

لا يحتكر الا خاطئ 

Tidak akan menimbun barang, kecuali orang yang berbuat salah.

Hadits yang diriwayatkan melalui Ibn Umar:

من احتكر طعاماً أربعين ليلة، فقد برئ من الله ، وبرئ الله منه

Siapa menimbun makanan selama 40 malam, maka ia tidak menghiraukan Allah, dan Allah tidak menghiraukannya

Hadits yang diriwayatkan melalui Abu Hurairah : 

مَنْ احْتَكَرَ حُكْرَةً يُرِيدُ أَنْ يُغْلِيَ بِهَا عَلَى الْمُسْلِمِينَ فَهُوَ خَاطِئٌ

Siapa menimbun barang dengan tujuan agar bisa lebih mahal jika dijual kepada umat Islam, maka dia telah berbuat salah.

Hadits Riwayat Ibnu Majah, dan sanadnya hasan menurut Al Hafidz Ibnu Hajar Al Asqalani rahimahullah

من احتكر على المسلمين طعامهم ضربه الله بالجذام والإفلاس” رواه ابن ماجة وإسناده حسن

Siapa yang suka menimbun makanan orang-orang Islam, maka Allah akan mengutuknya dengan penyakit kusta dan kebangkrutan. (HR Ibnu Majah, sanad hadit ini hasan)

Alasan hukum haramnya menimbun barang yang digunakan oleh para ulama adalah adanya kesengsaraan (al-madlarrah), dimana dalam menimbun ada praktek-praktek yang menyengsarakan (al-madlarrah) orang lain, yang hal tersebut tidak sejalan dengan tujuan syari’at Islam yaitu menciptakan kemaslahatan (tahqîq al-mashâlih) dengan langkah mendatangkan kemanfa’atan (jalbul manfa’ah) dan membuang kesengsaratan (daf’ul madlarrah). Apalagi kalau diperhatikan perbuatan menimbun merupakan hanya berupaya mencari keuntungan bagi dirinya sendiri diatas penderitaan orang lain.  

Para ulama juga banyak pendapat, bahwa yang haram ditimbun bukan hanya barang/komoditi makanan pokok sehari-hari suatu penduduk saja, melainkan komoditi yang kalau hal tersebut sulit didapatkan maka hal itu bisa menyebabkan kesengsaraan bagi orang banyak. Malah ulama Malikiyah berpendapat bahwa haramnya menimbun tidak hanya pada bahan pokok saja melainkan semua barang. Dan dalam kitab Fathul Mu’in yang dinukil dari al-Ghazaly diistilahkan dengan “mâ yu’în ‘alaih” yaitu setiap komoditi/barang yang dibutuhkan.

Hanya saja sampai saat ini di Indonesia tidak ada peraturan hukum yang secara jelas mengatur tentang penimbunan. Sehingga penimbun BBM nyaris tidak ada yang dikenakan sanksi sebagaimana mestinya. Seperti beberapa penimbun BBM yang dijerat dengan Pasal 53 huruf d jo Pasal 23 ayat (2) huruf c UU No. 22 Tahun 2001 tentang Migas, misalnya kasus yang terjadi di Indramayu, Jawa Barat. Atau misalnya yang terjadi di Poso Sulawesi Tengah yang kasusnya sampai ke Mahkamah Agung akan tetapi putusan akhirnya pelaku terlepas dari segala tuntutan hukum dan barang bukti 134 drum minyak tanah dikembalikan kepada pelaku.

Sumber: Lembaga Bahtsul Masail PBNU


[Continue reading...]

Darah yang Halal dan yang Haram

- 0 komentar

Daging dan tetumbuhan adalah jenis makanan yang sering dikonsumsi oleh manusia sebagai makhluk omnivora. Namun, sebagai seorang muslim klasifikasi bilogis ini belumlah dianggap cukup. Dalam hal makanan, Islam memiliki batasan dan klasifikasi yang bertajuk ‘halalan thayyiban’ seperti yang termaktub dalam an-Nahl ayat 114:

فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون

Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezki yang telah diberikan Allah kepadamu; dan syukurilah nikmat Allah, jika kamu hanya kepada-Nya saja menyembah Artinya, tidak semua daging dan tetumbuhan itu memenuhi standar menjadi makanan bagi seorang muslim, meskipun semuanya itu dapat dimakan oleh manusia. Hanya yang berkwalitas halalan thayyiban saja yang boleh dikonsumsi oleh manusia muslim.

Keterangan dan mengenai perintah memakan yang halalal thayyiban secara otomatis berkesinambungan dengan adanya berbagai larangan mengkonsumsi yang haram dan buruk. Seperti bangkai, darah, babi dan lain sebagainya. Seperti yang dijelaskan pada al-maidah ayat 3 , “Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah, (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan. Pada hari ini, orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah Kusempurnakan untukmu agamamu, dan telah Kucukupkan nikmat-Ku untukmu, dan telah Kuridhai Islam sebagai agamamu. Siapa saja terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Terkait dengan pertanyaan mengenai hukum mengkonsumsi darah, secara rinci ulama membagi dua jenis darah. Pertama, darah yang mengalir. Kedua, darah yang tidak mengalir. Darah yang diharamkan oleh ayat di atas, adalah darah yang mengalir. Sedangkan darah yang tidak mengalir seperti hati, limpa, dan darah yang tersisa di urat daging, adalah suci dan boleh dimakan. [Syekh Ahmad Shawi al-Maliki, Hasyiyah alal Jalalain, (Libanon: Darul Fikri, tanpa tahun) Juz 1, hal. 266].

Jadi kita yang kerap mengonsumsi daging, tak perlu kuatir saat menemukan sisa-sisa darah yang melekat di daging yang menjadi lauk-pauk. Berdasarkan keterangan di atas, kita boleh memakan darah jenis kedua. Wallahu a‘lam.

Sumber: nu.or.id
[Continue reading...]

Liur Anjing dan Buruk Sangka dalam Fiqih

- 0 komentar

Manusia dan hewan termasuk barang bergerak. Manussia bergerak badannya termasuk mulut dan  jiwanya. Karena ramai-ramai bergerak, manusia berinteraksi dengan makhluk yang lain. Hubungan ini dipenuhi dengan cakap-cakap dan segala bentuk bahasa tubuh yang bisa dimengerti.Manusia dan hewan masuk dalam makhluk yang bisa mengerti dan menangkap sesuatu yang terjadi di sekitar bahkan di dalam diri mereka, baik yang beregerak maupun yang diam. Penerimaan dan pengertian sesuatu di luar dan di dalam dirinya, dapat menghasilkan sangka buruk selain sangka baik.

Buruk sangka atau suuzan dalam kamus bahasa Indonesia adalah salah menyangka orang atau salah menerima. Tindakan, ucapan, termasuk tampilan pihak lain, disalahpahami dengan yakin. Sepanjang hayatnya, manusia pernah melakukan sikap tidak terpuji ini. Ia menganggap orang lain melakukan sesuatu yang tak dilakukannya.

Buruk sangka cukup berbahaya karena dapat menyuramkan hubungan dengan pihak lain. Keruhnya hubungan dengan pihak lain, tak dikehendaki oleh Tuhan semesta dan fitrah manusia. Hubungan yang keruh dengan pihak lain, dapat mengubah peta sejarah ke depan yang pada gilirannya dapat menyusahkan manusia itu sendiri, juga pikirannya.

Fiqh yang sudah menjadi rujukan hukum masyarakat nahdliyin, ternyata juga menyuguhkan ajaran moral yang luar biasa. Apalagi buruk sangka terhadap manusia, terhadap hewan saja, manusia tidak boleh menaruh sangka hatta anjing sekalipun yang dianggap hewan yang mengandung najis yang agak berat. Hal ini seperti yang disampaikan oleh sayid Bakri bin Sayid Syatha Dimyathi dalam I’anatut Thalibin.

ولو رفع كلب رأسه من ماء وفمه مترطب ولم يعلم مماسته له لم ينجس. (ولو أدخل رأسه فى إناء فيه ماء قليل فإن خرج فمه جافا لم يحكم بنجاسته أو رطبا) 

“Andaikan seekor anjing mengangkat kepalanya dari air, sementara mulutnya dalam kondisi basah tetapi tidak diketahui persinggungannya dengan air, maka hukum air itu tidak najis. Dengan kata lain, jika seekor anjing memasukkan kepalanya ke dalam wadah (baskom misalnya) yang sedikit airnya (kurang dari dua qulah, penulis), lalu mulutnya keluar dalam keadaan kering atau basah maka hukum air itu tidak dikatakan mutanajis,”

Mulut anjing yang basah bisa saja berasal dari air liurnya sendiri, bukan hasil persinggungan dengan air yang ada di dalam wadah. Buruk sangka tak lebih dari satu tindakan tercela yang perlu dikesampingkan. Para ulama, menyampaikan ajaran moralnya melalui jalur fiqh yang sangat akrab dengan masyarakat.

Seruan moral dengan masuk ke dalam dunia masyarakat, merupakan cara yang sangat efektif. Terlebih lagi fiqh Bab Air yang mana pelajaran pertama dalam fiqh sebelum masuk perihal ibadah yang lainnya. Sejarah panjang buruk sangka manusia terhadap pihak lain, dapat penawarnya yang cukup ampuh selama tradisi fiqh masih berlangsung di masyarakat. Karenanya, pembelajaran fiqh mesti panjang usia.

Semangat anti buruk sangka para ulama, bukan mengada-ada tetapi adalah perintah Allah. Allah melarang sekali manusia untuk berburuk sangka terhadap pihak lain,

ياأيها اللذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولاتجسسوا ولايغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب الرحيم


“Hai orang yang beriman, jauhilah banyak sangka! Karena, banyak sangka adalah dosa. Janganlah mencari aib-aib orang lain dan jangan mengumpat sebagianmu pada sebagian yang lain. Apakah kamu suka memakan bangkai saudaramu yang telah mati? Tentu, kau tak suka memakannya. Takutlah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Penerima tobat dan Maha Penyayang.(Alhujurat ayat 12)

Sumber: nu.or.id
[Continue reading...]
 
Copyright © . Hukum Zone - Posts · Comments
Theme Template by BTDesigner · Powered by Blogger