Hukumzone

Sarana Belajar Hukum Islam dan Hukum Positif

Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Permohonan Kasasi

Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Permohonan Kasasi
Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Permohonan Kasasi

Kasasi merupakan pembatalan atas keputusan Pengadilan yang sesuai Peraturan perundang-undangan, yang periksa dan putus pada tingkat peradilan terakhir, yang dimana penetapan/putusan Pengadilan tersebut, di duga bertentangan dengan hukum. maksud dari pengadilan terakhir adalah berada pada kewenangan Mahkamah Agung.

Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud di atas didasarkan pada Undang-Undang No.14 tahun 1985 jo Undang-Undang Mahkamah Agung No.5 tahun 2004, yang salah satu tugas dan wewenangnya adalah memeriksa dan memutus permohonan kasasi, sengketa tentang kewenangan mengadili, permohonan peninjauan kembali putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Setiap permohonan kasasi yang masuk ke Mahkamah Agung, wajib diperiksa dan diputus oleh hakim Mahkamah Agung dengan dasar pertimbangan berdasarkan sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 30 Undang-Undang No.14 tahun 1985 jo Undang-Undang No.5 tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, menyatakan Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan Pengadilan-pengadilan dari semua Lingkungan Peradilan karena:

a. tidak berwenang atau melampaui batas wewenang,
b. salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku.
c. lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang  bersangkutan.

Sumber: www.gresnews.com | Minggu, 04 Juni 2017, 18:00:00 WIB

Kewenangan Mahkamah Agung Memeriksa dan Memutus Peninjauan Kembali

Kewenangan Mahkamah Agung Memeriksa dan Memutus Peninjauan Kembali
Kewenangan Mahkamah Agung Memeriksa dan Memutus Peninjauan Kembali

Peninjauan Kembali (PK) merupakan suatu upaya hukum yang dapat di tempuh oleh yang berperkara hukum dalam suatu kasus hukum terhadap suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam sistem peradilan di Indonesia. Nah, siapakah yang memiliki wewenang untuk memeriksa dan memutus Upaya Hukum PK? Tips Hukum jelaskan.

Pada umum PK dapat digunakan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu.

2. apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan.

3. apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut.

4. apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya.

5. apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama oleh Pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain.

6. apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.

Mahkamah Agung berwenang memeriksa dan memutus permohonan PK didasarkan pada Pasal 34 Undang - Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah UU No. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, yang pada intinya menyatakan, Mahkamah Agung memeriksa dan memutus permohonan peninjauan kembali pada tingkat pertama dan terakhir atas putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Sumber: www.gresnews.com | Minggu, 04 Juni 2017, 13:00:45 WIB

Ketentuan Dasar dalam Membuat Surat Dakwaan

Ketentuan Dasar dalam Membuat Surat Dakwaan
Ketentuan Dasar dalam Membuat Surat Dakwaan - Surat dakwaan merupakan surat yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk dibacakan di muka sidang Peradilan pidana dengan menguraikan dengan jelas identitas terdakwa serta uraian unsur pidana yang dilakukan terdakwa secara cermat, lengkap berserta menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana terjadi.

Surat dakwaan menjadi kewenangan JPU untuk menguji suatu perkara tindak pidana, yang diduga dilakukan terdakwa. Untuk membuat surat dakwaan, JPU memiliki ketentuan dasar sebagaimana yang di atur dalam Pasal 143 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang menyatakan bahwa:

Penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi:

a. nama Iengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka.

b. uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

Apabila surat dakwaan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tersebut diatas maka dapat batal demi hukum. maksud dari istilah batal demi hukum adalah keputusan yang sejak semula dianggap tidak pernah ada (Never existed) dan atau tidak mempunyai nilai apapun secara hukum (Legal Null and Void).

Sumber: www.gresnews.com | Jum'at, 19 Mei 2017, 10:10:51 WIB

Arti Penafsiran Hukum Argumentum A Contrario

Arti Penafsiran Hukum Argumentum A Contrario
Arti Penafsiran Hukum Argumentum A Contrario

Penemuan Hukum
Ketika undang-undang tidak lengkap atau tidak jelas untuk memutus suatu perkara, saat itulah hakim harus mencari dan menemukan hukumnya (rechtsvinding).

Dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (“UU Kehakiman”) dijelaskan bahwa seorang hakim dilarang menolak perkara. Lalu, hasil temuan itu akan menjadi hukum apabila diikuti oleh hakim berikutnya atau dengan kata lain menjadi yurisprudensi.

Dalam buku Panduan Bantuan Hukum di Indonesia Pedoman Anda Memahami dan Menyelesaikan Masalah Hukum (“Panduan Bantuan Hukum“) hal. 7, penemuan hukum ini dapat dilakukan dengan cara menggali nilai-nilai hukum yang berkembang dalam masyarakat.

Cara Penemuan Hukum 
Dalam buku Panduan Bantuan Hukum (hal. 7), mengenai cara penemuan hukumdisebutkan dapat dilakukan dengan dua metode (menurut Sudikno), yakni:
a.   Interpretasi atau penafsiran, merupakan metode penemuan hukum yang memberi penjelasan yang gamblang mengenai teks undang-undang agar ruang lingkup kaedah dapat ditetapkan sehubungan dengan peristiwa tertentu. Metode interpretasi ini adalah sarana atau alat untuk mengetahui makna undang-undang. Interpretasi adalah metode penemuan hukum dalam hal peraturannya ada, tetapi tidak jelas untuk dapat diterapkan pada peristiwanya.

Interpretasi atau penafsiran ini dapat dilakukan dengan beberapa metode, yaitu secara:
1.  Gramatikal, yaitu penafsiran menurut bahasa sehari-hari.
2.  Historis, yaitu penafsiran berdasarkan sejarah hukum.
3.  Sistimatis, yaitu menafsirkan undang-undang sebagai bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan.
4.  Teleologis, yaitu penafsiran menurut makna/tujuan kemasyarakatan.
5.  Perbandingan hukum, yaitu penafsiran dengan cara membandingkan dengan kaedah hukum di tempat laen.
6.  Futuristis, yaitu penafsiran antisipatif yang berpedoman pada undang-undang yang belum mempunyai kekuatan hukum.

b.    Konstruksi hukum, dapat digunakan hakim sebagai metode penemuan hukum apabila dalam mengadili perkara tidak ada peraturan yang mengatur secara khusus mengenai peristiwa yang terjadi.

Konstruksi hukum ini dapat dilakukan dengan menggunakan logika berpikir secara:
1.  Argumentum per analogiam atau sering disebut analogi. Pada analogi, peristiwa yang berbeda namun serupa, sejenis atau mirip yang diatur dalam undang-undang diperlakukan sama.
2.  Penyempitan hukum. Pada penyempitan hukum, peraturan yang sifatnya umum diterapkan terhadap peristiwa atau hubungan hukum yang khusus dengan penjelasan atau konstruksi dengan memberi ciri-ciri.
3.  Argumentum a contrario atau sering disebut a contrario, yaitu menafsirkan atau menjelaskan undang-undang yang didasarkan pada perlawanan pengertian antara peristiwa konkrit yang dihadapi dan peristiwa yang diatur dalam undang-undang.

Pengertian Penafsiran Pengungkapan Secara Berlawanan
Menafsirkan undang-undang secara berlawanan disebut juga dengan argumentum a contrario. R. Soeroso dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum (hal. 115) menjelaskan bahwa penafsiran a contrario adalah penafsiran undang-undang yang didasarkan atas pengingkaran artinya berlawanan pengertian antara soal yang dihadapi dengan soal yang diatur dalam suatu pasal dalam undang-undang.

Berdasarkan pengingkaran ini ditarik kesimpulan bahwa masalah perkara yang dihadapi tidak termasuk pasal yang dimaksud, masalahnya berada di luar peraturan perundang-undangan.

Pada hakikatnya penafsiran a contrario sama dengan penafsiran analogis hanya hasilnya berlawanan. Analogi membawa hasil positif sedangkan penafsiran a contrario hasilnya negatif.

Penafsiran berdasarkan argumentum a contrario mempersempit perumusan hukum atau perundang-undangan. Tujuannya ialah untuk lebih mempertegas adanya kepastian hukum sehingga tidak menimbulkan keraguan.

Perbedaaan penggunaan undang-undang secara analogi dan berdasarkan argumentum a contrario ialah:
a.  Menggunakan undang-undang secara analogi memperoleh hasil yang positif; sedangkan argumentum a contrario memperoleh hasil negatif.
b.  Menggunakan undang-undang secara analogi adalah memperluas berlakunya ketentuan hukum atau peraturan perundang-undangan; sedangkan secara a contrariomempersempit berlakunya ketentuan undang-undang.

Persamaannya adalah:
a.  Penggunaan undang-undang secara analogi dan argumentum a contrario sama–sama berdasarkan konstruksi hukum.
b.  Kedua cara tersebut dapat dipergunakan untuk menyelesaikan suatu masalah.
c.  Kedua cara tersebut diterapkan sewaktu pasal dalam peraturan perundang-undangan tidak menyebut masalah yang dihadapi.
d.  Maksud dan tujuan antara kedua cara tersebut adalah sama-sama untuk mengisi kekosongan di dalam Undang-Undang.

Contoh Penafsiran Argumentum A Contrario
Contoh penafsiran a contrario dapat kita temukan pada Pasal 34 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUH Perdata”) yang menyatakan bahwa:

Seorang wanita tidak diperbolehkan kawin lagi sebelum lewat waktu 300 hari sejak saat perceraian.

Dalam Pasal 39 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa waktu tunggu bagi seorang janda sebagai dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2)  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah:
a.  Apabila perkawinan putus karena kematian, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari;
b.  Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih berdatang bulan ditetapkan 3 kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 hari dan bagi yang tidak berdatang bulan ditetapkan 90 hari.
c.  Apabila perkawinan putus sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.

Lalu, apakah seorang laki-laki juga harus menunggu waktu 300 hari? Jawabannya adalah tidak.

Jadi, berdasarkan argumentum a contrario (berlawanan), dapat dikatakan bahwa ketentuan ini tidak berlaku bagi seorang laki-laki karena soal yang dihadapi tidak diliputi oleh pasal tersebut. Pasal 34 KUH Perdata, tidak menyebutkan apa-apa tentang seorang laki-laki tetapi khusus ditujukan pada perempuan.

Dasar hukum:
1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Referensi:
R. Soeroso. 2011. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta : Sinar Grafika.

Sumber: www.hukumonline.com | Jumat, 03 Maret 2017

Pengertian Mediasi Menurut Para Ahli

Pengertian Mediasi Menurut Para Ahli
Pengertian Mediasi Menurut Para Ahli

Istilah Mediasi Secara Etimologi berasal dari bahasa latin “mediare” yang berarti berada di tengah. Hal ini menunjukkan bahwa peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya menengahi dan menyelesaikan sengketa antara para pihak. Kata “berada di tengah” juga bermakna mediator harus berada pada posisi netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa. Dalam mediasi mediator harus mampu menjaga kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil, sehingga akan menumbuhkan kepercayaan dari para pihak yang bersengketa.

Menurut Laurence Bolle, Pengertian Mediasi Mediasi adalah proses pengambilan keputusan di mana pihak dibantu oleh mediator, dalam hal ini upaya mediator untuk meningkatkan proses pengambilan keputusan dan untuk membantu para pihak mencapai hasil yang mereka inginkan bersama.

Menurut J. Folberg dan A. Taylor, Pengertian Mediasi adalah proses dimana para peserta, bersama-sama dengan bantuan dari orang yang netral, sistematis mengisolasi sengketa dalam rangka untuk mengembangkan pilihan, mempertimbangkan alternatif dan mencapai penyelesaian sengketa yang akan mengakomodasi kebutuhan mereka.

Garry Goopaster mengemukakan pengertian mediasi, Mediasi ialah suatu proses negosiasi pemecahan masalah di mana pihak luar yang tidak memihak (imparsial) bekerja sama dengan pihak-pihak yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian yang memuaskan.

Pengertian Mediasi menurut Christopher W. Moore, Mediasi adalah intervensi dalam negosiasi atau konflik dari pihak ketiga yang dapat diterima yang terbatas atau tidak ada keputusan otoritatif membuat kekuasaan, tetapi membantu pihak-pihak yang terlibat dalam sukarela mencapai penyelesaian yang saling diterima dalam sengketa.

Pengertian Mediasi yang diungkapkan oleh Laurence Belle di atas menekankan bahwa mediasi adalah proses pengambilan keputusan yang dilakukan para pihak yang dibantu oleh pihak ketiga sebagai mediator. Pernyataan Belle menunjukkan bahwa kewenangan pengambilan keputusan sepenuhnya berada di tangan para pihak dan mediator hanyalah membantu para pihak di dalam proses pengambilan keputusan nantinya. Kehadiran mediator merupakan faktor yang sangat penting karena mediator dapat membantu dan mengupayakan proses pengambilan keputusan menjadi lebih baik, sehingga menghasilkan keputusan akhir yang dapat diterima oleh mereka yang bertikai.

Pengertian Mediasi yang diungkapkan oleh Folberg dan Taylor di atas lebih menekankan konsep mediasi pada upaya yang dilakukan mediator dalam menjalankan kegiatan mediasi. Kedua pakar ini menyatakan bahwa penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi dilakukan secara bersama-sama oleh pihak yang bersengketa dan dibantu oleh pihak yang netral yaitu mediator. Mediator dapat mengembangkan dan menawarkan pilihan penyelesaian sengketa dan para pihak dapat pula mempertimbangkan tawaran mediator sebagai suatu alternatif menuju kesepakatan dalam penyelesaian sengketa. Alternatif dalam penyelesaian suatu sengketa yang ditawarkan mediator diharapkan mampu mengakomodasikan kepentingan para pihak yang bersengketa. Mediasi dapat membawa para pihak yang menang atau pihak yang kalah.

Pengertian Mediasi yang diungkapkan Goospaster di atas menggambarkan sebagai proses kegiatan mediasi, kedudukan para pihak dan juga peran pihak ketiga, serta tujuan dilakukannya suatu mediasi. Goospaster jelas menekankan, bahwa mediasi adalah proses negosiasi, dimana pihak ketiga melakukan dialog dengan pihak bersengketa dan mencoba mencari kemungkinan penyelesaian sengketa tersebut. Keberadaan pihak ketiga ditujukan untuk membantu pihak bersengketa mencari jalan dalam pemecahan masalah yang dihadapi, sehingga pada akhirnya akan menuju pada perjanjian atau kesepakatan yang memuaskan kedua belah pihak.

Dalam mediasi, penyelesaian perselisihan atau sengketa lebih banyak muncul dari keinginan dan inisiatif dari para pihak, sehingga mediator yang berperan membantu mereka mencapai kesepatan. Dalam membantu pihak yang bersengketa, maka mediator bersifat imparsial (tidak memihak). Kedudukan mediator seperti ini sangat penting karena akan menumbuhkan suatu kepercayaan yang memudahkan mediator melakukan kegiatan mediasi. Kedudukan mediator yang tidak netral menyebabkankan sulitnya penyelesaian sengketa dalam mediasi dan dapat membawa kegagalan.

Pengertian Mediasi yang diungkapkan oleh Moore di atas menjelaskan hubungan antara mediasi dengan negosiasi, berupa mediasi sebagai bentuk intervensi terhadap negosiasi yang dilakukan oleh pihak ketiga. Mediator memiliki kewenangan terbatas dalam pengambilan keputusan dan ia hanya membantu para pihak dalam mencapai kesepakatan bagi penyelesaian sengketa. Oleh karena itu, keberadaan mediator harus diterima oleh kedua belah pihak yang bersifat netral dan imparsial.

Dalam Collins English Dictionary and Thesaurus mengemukakan pengertian mediasi, Mediasi merupakan kegiatan yang menjembatani antara dua pihak yang bersengketa guna menghasilkan kesepakatan. Kegiatan ini dilakukan oleh mediator sebagai pihak yang ikut membantu mencari berbagai alternatif penyelesaian sengketa. Posisi mediator dalam mediasi adalah mendorong para pihak untuk mencapai kesepakatan-kesepakatan yang dapat mengakhiri perselisihan dan persengketaan. Mediator tidak memiliki kewenangan untuk memaksa para pihak menerima tawaran penyelesaian sengketa darinya. Para pihaklah yang menentukan kesepakatan apa yang mereka inginkan, posisi mediator hanya membantu mencari alternatif dan mendorong mereka secara bersama-sama ikut menyelesaikan sengketa.

Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2003 mengemukakan pengertian mediasi dan pengertian mediator.
Pengertian Mediasi adalah penyelesaian sengketa melalui proses perundingan para pihak dengan bantuan oleh mediator.
Pengertian Mediator adalah pihak yang bersifat netral dan tidak memihak, yang berfungsi membantu para pihak dalam mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa.

Pengertian mediasi dalam peraturan Mahkamah Agung tidak jauh beda dengan esensi mediasi yang dikemukakan oleh para pakar di atas. Namun, pengertian mediasi menurut Mahkamah Agung ini menekankan pada satu aspek penting yang mana mediator proaktif mencari berbagai kemungkian penyelesaian sengketa. Mediator harus mampu menemukan alternatif penyelesaian sengketa. Mediator tidak hanya terikat dan terfokus pada apa yang dimiliki oleh para pihak dalam penyelesaian sengketa diantara mereka. Dalam hal ini mediator harus mampu menawarkan solusi atau jalan lain, ketika para pihak tidak lagi memiliki alternatif penyelesaian sengketa mereka. Di sinilah terlihat peran penting mediator sebagai pihak ketiga yang netral dalam membantu penyelesaian sengketa. Oleh karena itu, mediator harusnya memiliki sejumlah skil yang dapat memfasilitasi dan membantu para pihak dalam penyelesaian sengketa mereka.

Referensi:
-Syahrizal Abbas, 2009. Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional. Penerbit Kencana Prenada Media Group : Jakarta.

Pengertian dan Pelaksanaan Praperadilan

Pengertian dan Pelaksanaan Praperadilan
Pengertian dan Pelaksanaan Praperadilan

Praperadilan adalah proses sebelum peradilan, praperadilan terdiri dari dua suku kata yaitu kata pra dan kata peradilan. kata pra dalam ilmu bahasa dikenal dengan pemahaman sebelum, sedangkan peradilan adalah proses persidangan untuk mencari keadilan.

Menurut Hartono, Pengertian Praperadilan adalah proses persidangan sebelum sidang masalah pokok perkaranya disidangkan. Pengertian perkara pokok ialah perkara materinya, sedangkan dalam praperadilan proses persidangan hanya menguji proses tata cara penyidikan dan penuntutan, bukan kepada materi pokok saja. Adapun yang dimaksud dengan materi pokoknya adalah materi perkara tersebut, misalnya perkara korupsi, maka materi pokoknya adalah perkara korupsi.

Dalam praperadilan, yang disidangkan atau dalam istilah hukumnya yang diuji adalah masalah tata cara penyidikannya. Contohnya : ketika menangkap tersangka korupsi, apakah yang ditangkap itu betul-betul pelaku korupsi sebagaimana dimaksud dalam laporannya. Selanjutnya, dalam penahanan atau apakah penahanan itu tidak melanggar hukum karena telah lewat waktu penahanannya, apakah keluarga tersangka juga sudah dikirimi pemberitahuan mengenai tindakan penangkapan dan tindakan penahanan.

Dalam pelaksanaan persidangan praperadilan diatur dalam pasal 77 UU No. 8 Tahun 1981 mengenai KUH pidana yang memberikan pengertian praperadilan yang berbunyi sebagai berikut.
Pengadilan negeri berwenang untuk memerikasa dan memutus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU ini, mengenai :
(1) Sah atau tidaknya penangkappan, penahanan, penghentian, penyidikan atau penghentian penuntutan.
(2) Ganti kerugian atau rehabilitasi terhadap seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Jadi, menurut ketentuan di atas bahwa media praperadilan adalah media untuk menguji mengenai sah tidaknya tindakan aparatur negara bidang penegakan hukum terutama penyidik Polri dan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) apabila melakukan tindakan hukum yang berupa penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan.

Yang perlu diperhatikan dalam gugatan praperadilan ini adalah tentang sah tidaknya tindakan di atas di lakukan. Pengertian sah tidaknya itu berkaitan dengan apakah tindakan yang dilakukan itu resmi apa tidak, jika resmi harus dilengkapi dengan dokumen-dokumen yang berupa surat tugas yang jelas menyangkut tugas penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau apakah petugas-petugas yang melakukan tugas sebagaimana tersebut di atas itu telah dilengkapi dengan surat perintah untuk melakukan tindakan-tindakan hukum. Dalam kenyataannya permasalahan praperadilan telah berkembang bukan hanya semata-mata masalah penangkapan, penahanan dan penghentian saja, melainkan masalah tembusan penangkapan dan penahanan juga ikut mewarnai adanya gugatan praperadilan.

Dalam dunia praperadilan yang selama ini berlaku, yang sering terlibat dalam praperadilan atau yang menjadi termohon atau tergugat dalam praperadilan adalah institusi kepolisian negara republik Indonesia dan institusi kejaksaan republik Indonesia. Bagaimana dengan institusi pegawai negeri sipilnya (PPNS), apakah institusi ini juga dapat digugat atas nama praperadilan ?. Yang menjadi dasar gugatan praperadilan itu adalah masalah penahanan, penangkapan dan penyidikan, apabila PPNS tersebut telah melakukan upaya paksa secara hukum yang berupa penyidikan, maka institusi sipil itu dapat digugat praperadilan. Misalnya yang terjadi antara institusi Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai PPNS yang menetapkan seorang anggota Polri Budi Gunawan sebagai tersangka, yang kemudian pihak Budi Gunawan menuntut intitusi komisi pemberantasan korupsi di sidang praperadilan. Sidang praperadilan yang dilangsungkan oleh Budi Gunawan dan pihak institusi komisi pemberantasan korupsi, dimenangkan oleh pihak Budi Gunawan.

Jika di dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh PPNS itu diduga tidak ada surat-surat yang berkaitan dengan tugasnya, misalnya surat tugas penyidikan, surat tugas penyitaan, surat tugas penggeledahan dan tidak dilanjutkan atau dihentikan, maka institusi yang di dalamnya terdapat PPNS yang menangani perkara itu dapat saja digugat atau dimohonkan untuk sidang praperadilan untuk menguji sah atau tidaknya penghentian penyidikan.

Praperadilan adalah media persidangan untuk menguji apakah peraturan perundang-undangan itu telah dipatuhi atau tidak dipatuhi oleh penyidik polri, termasuk penyidik pegawai negeri sipil, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Referensi:
-Hartono, 2010. Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana (Melalui Pendekatan Hukum Progresif). Penerbit Sinar Grafika : Jakarta.

Wakil Wali Menikahkan dengan Pilihan sang Anak

Wakil Wali Menikahkan dengan Pilihan sang Anak
Wakil Wali Menikahkan dengan Pilihan sang Anak

Diskripsi masalah:
Zainab seorang janda, telah memberi ijin kepada walinya untuk dinikahkan dengan Zaid yang menjadi pilihan walinya. Kemudian si wali mewakilkan aqad nikahnya kepada Bakar. Setelah Zainab mengetahui, dia datang mengadu kepada Bakar bahwa dia tidak mau dinikahkan dengan Zaid (pilihan walinya) tapi minta dinikahkan dengan Umar yang menjadi pilihannya sendiri.

Pertanyaan:
Bolehkah Bakar (wakil wali) menikahkan Zainab dengan Umar?

Jawaban:
Bakar (wakil wali) Tidak Boleh mengawinkan Zainab dengan Umar yang menjadi pilihannya, kecuali Bakar tersebut salah satu di antara wali Zainab dan sudah mendapat restu dari muwakilnya (wali Zainab) maka boleh mengawinkan kalau hal tersebut termasuk kategori ta’addudul auliya` (wali berbilangan).

Pengambilan ibarat:
1. Al-Muhaddzab, juz I, hal. 350
2. I’anatut Tholibin, juz III, hal. 314

وفى المهذب، ج 1 ص 350، مانصه:
ولا يملك الوكيل من التصرفات الا ما يقتضيه اذن الموكل من جهة النطق او من جهة العرف لان تصرفه بالاذن فلا يملك الا ما يقتضيه الاذن والاذن يعرف بالنطق وبالعرف. اهـ

وفى إعانة الطالبين، ج 3 ص 314، مانصه:
(تنيبيه) لم يتعرض لما اذا اجتمع الاولياء من النسب وحاصل ذلك انهم اذا اجتمعوا فى درجة واحدة كإخوة اشقاء اولاب او أعمام كذلك فإن اذنت لكل منهم بانفراد فيه او قالت اذنت فى فلان فمن شاء منكم فليزوجنى منه جاز لكل منهم ان يزوجها واستحب ان يزوجها افقههم بباب النكاح ثم اورعهم ثم اسنهم لكن برضا الباقين فان اذنت لواحد منهم فقط فلا يزوجها غيره الا وكالة عنه ولو قالت لهم كلهم زوجوه اشترط اجتماعهم فإن تشاحوا فى صورة اذنها لكل واحد منهم زوج وان تعدد فمن ترضاه فإن رضيت الكل امر الحاكم بتزويجها من اصلحهم. اهـ
Back To Top