Share Up To 110 % - 10% Affiliate Program

Sunday, 8 March 2015

Mubahalah dan Sumpah Pocong

Mubahalah dan Sumpah Pocong
Moh Mahfud MD
Mubahalah dan Sumpah Pocong - Setelah pada awal pekan ini, 16 Februari 2015, hakim Sarpin Rizaldi mengetokkan palu bahwa penetapan Komjen Pol Budi Gunawan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak sah, maka saling kecam dan saling bully antarpendukungKPK dan Budi Gunawan memanas.

Ada yang mengecam hakim karena dianggapnya merusak tata hukum. Ada yang bersorak dan menuding KPK keok dan terbukti telah melakukan tindakan sewenang- wenang dalam menetapkan seorang tersangka. Oleh para penyerangnya KPK semakin dipojokkan dengan pemberhentian sementara Abraham Samad dan Bambang Widjojanto karena telah ditetapkan menjadi tersangka oleh Polri dalam tindak pidana umum dan diberhentikan sementara oleh Presiden.

Di jejaring sosial saling serang itu lebih seru dan liar, banyak yang tanpa argumen dan menyesatkan pemahaman. Misalnya ada cuitan di Twitter yang kemudian di-retweet secara berantai bahwa yang menimpa KPK sekarang ini membuktikan bahwa mubahalah sedang bekerja dan terjadi di KPK.

Bagi orang yang paham sedikit saja tentang fikih Islam, pastilah segera tahu bahwa yang mencuitkan mubahalah bekerja di KPK itu tidak paham arti mubahalah. Mubahalah adalah saling bersumpah dan kesediaan menerima laknat Allah melalui ritual atau cara tertentu jika keterangan atau tuduhan dan bantahannya tidak benar.

Di dalam mubahalah kedua pihak yang berselisih sama-sama menyatakan, “Kalau Anda benar dan saya salah maka saya bersedia dilaknat oleh Allah.” Di dalam syariat Islam ketentuan tentang mubahalah tercantum di dalam Alquran, Surat Ali Imran ayat (61) yang diturunkan oleh Allah karena pertentangan paham akidah yang sangat penting antara umat islam dan kaum Kristen.

Seorang pendeta Kristen dari Najran bersikeras bahwa Isa (Jesus) anak Allah sedangkan menurut Islam Isa adalah manusia biasa yang diangkat menjadi nabi. Untuk menyelesaikan perbedaan tajam yang tidak bisa dipertemukan itu maka Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk mengajak pendeta Najran melakukan mubahalah, yakni sama-sama bersumpah bahwa dirinya benar dan siapa yang tidak benar bersedia mendapat laknat dari Allah.

Setelah bermusyawarah dengan keluarganya, pendeta dari Najran itu tidak bersedia ber-mubahalah dan memilih membayar jizyah (denda) atas pernyataanpernyataannya. Pada masa-masa sesudah Nabi Muhammad sering dilakukan mubahalah untuk menyelesaikan perselisihan yang tidak mencapai titik temu sehingga perselisihan diakhiri dan masing-masing menyerahkan akibatnya kepada Allah dengan bersedia dilaknat jika berdusta.

Jadi, yang namanya mubahalah ada cara ritualnya, yakni bersumpah dengan kalimat dan cara tertentu dan dengan saksisaksi resmi, yakni keluarga terdekat semua pihak yang bermubahalah. Di dalam masyarakat kita dikenal juga adanya sumpah pocong. Dalam praktiknya sumpah pocong sering dicampur- aduk dengan ritual agama secara bidah dan khurafat.

Misalnya, pihak-pihak yang bersumpah dibungkus dengan kain kafan seperti mayat, kemudian ditidurkan di shaf masjid dan dituntun oleh pemuka agama setempat untuk saling bersumpah, bersedia dilaknat oleh Allah jika dirinya bohong. Sumpah pocong ini sering ditakuti oleh orang yang berbohong karena ada kepercayaan bahwa laknat Tuhan akan terjadi secepatnya, misalnya, mati disambar petir, mati terbakar seluruh keluarga, mati tertimpa pohon, atau ditabrak mobil.
Dalam semua perkara yang pernahditanganiolehKPK, sejak berdirinya pada tahun 2003, tidak pernah ada mubahalah. Tidaklah benar dan mengadaada kalau dikatakan bahwa akibat mubahalah sekarang sedang bekerja di KPK. Sebab KPK maupun orang yang diadili karena dakwaan korupsi tak pernah ber-mubahalah.

Memang terkadang ada juga yang menantang sumpah pocong atau ber-mubahalah, tetapi tantangan itu tak pernah dipenuhi. Sesaat setelah dijatuhi vonis di Pengadilan Tipikor Jakarta, misalnya, Anas Urbaningrum mengajak mubahalah, tetapi mubahalah itutakpernahterjadi. Sejak dulu KPK tak pernah meladeni ajakan sumpah pocongatau mubahalah, melainkan melakukan pembuktian melalui proses peradilan yang di dalamnya memang ada sumpah.

Di pengadilan memang ada acara sumpah untuk para saksi tetapi hanya sumpah biasa, bukan sumpah pocong dan bukan mubahalah. Sistem peradilan kita tidak mengenal sumpah pocong atau mubahalah. Oleh sebab itu, ketika beredar cuitan bahwa apa yang menimpa KPK sekarang ini adalah karena bekerjanya mubahalah, agar tidak menyesatkan, saya pun bercuit bahwa apa yang terjadi di KPKtakadaurusannya dengan mubahalah-mubahalahan.

Kalaulah peristiwa yang terjadi di KPK ini akan dikaitkan dengan kasus Anas Urbaningrum yang dipidana dan pernah menantang mubahalah, maka frase “mubahalah sedang bekerja” juga salah karena dua hal. Pertama, tak pernah ada pelaksanaan mubahalah sebab tantangan Anas tak ditanggapi sama sekali baik oleh hakim maupun oleh KPK.

Kedua, jauh sebelum adanya tantangan mubahalah KPK sendiri selalu mendapat hantaman dari delapan penjuru angin. Kalaulah mau dipaksa dikait-kaitkan maka, mungkin, istilah awam yang ada hubungannya adalah kualat, bukan mubahalah. Hantaman yang terjadi pada 2009 malah lebih dahsyat. Komisi pemberantasan korupsi di seluruh dunia memang selalu mendapat hantaman dengan berbagai cara.

Tak ada urusan denganlaknatkarena mubahalah. Lagipula, kalau soal laknat Allah terhadap korupsi atau penyuapan, itu tak perlu pakai mubahalah segala karena sudah ada Hadis sahih, “Laknatullah ala al-raasyi wa al-murtasyi. “ Terjemahannya: Allah melaknat penyuap dan penerima suap.

Oleh: Moh Mahfud MD, Guru Besar Hukum Konstitusi

Sumber: nasional.sindonews.com | Sabtu,  21 Februari 2015  −  10:49 WIB

Monday, 23 February 2015

Upaya Hukum Terhadap Putusan Kepailitan

Upaya Hukum Terhadap Putusan Kepailitan
Upaya Hukum Terhadap Putusan Kepailitan - Pengertian kepailitan berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 37 Tahun 2004 adalah sita umum terhadap semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh seorang kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana yang diatur oleh undang-undang.

Secara mudahnya, pailit dapat diartikan sebagai debitur berhenti membayarkan utangnya karena keadaan tidak mampu.

Debitur sendiri adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan, sedangkan kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih di muka pengadilan.

Pernyataan pailit diputus pengadilan terhadap debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Putusan ini diawali adanya permohonan sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya. Singkatnya, ketika seorang debitur tak sanggup membayarkan utang kepada kreditor, maka pihak kreditor dapat mengajukan pailit terhadap debitur kepada Pengadilan Niaga. Namun, jika debiturnya adalah bank, maka permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia.

Bagaimanakah perlawanan atas adanya putusan Pengadilan Niaga yang memutus tentang pailit?UU No. 37 tahun 2004, pada Pasal 11 ayat (1) menyatakan bahwa upaya hukum yang dapat diajukan terhadap putusan atas permohonan pernyataan pailit adalah kasasi ke Mahkamah Agung.

Sumber: www.gresnews.com | Sabtu, 06 Desember 2014 , 06:00:11 WIB

Prinsip Sistem Peradilan Pidana Anak

Prinsip Sistem Peradilan Pidana Anak
Prinsip Sistem Peradilan Pidana Anak - Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Untuk menjaga harkat dan martabatnya, anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama pelindungan hukum dalam sistem peradilan.

Pada 3 Juli 2012, DPR mengesahkan UU Sistem Peradilan Pidana Anak yang menggantikan UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yang dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat karena belum secara komprehensif memberikan pelindungan kepada anak yang berhadapan dengan hukum.

Dijelaskan Pasal 1 angka 1 UU No. 11 tahun 2012, Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.

UU Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur bahwa tindak pidana yang ancamannya di bawah 7 tahun bisa didiversi atau diselesaikan di luar proses hukum yang juga mewajibkan pendekatan keadilan restoratif, yakni penyelesaian bersama dengan melibatkan pelaku (anak berhadapan dengan hukum), keluarga korban, orang tua pelaku dan pihak lain yang terkait tanpa mengedepankan pembalasan.

Sumber: www.gresnews.com | Rabu, 26 November 2014 , 08:04:37 WIB

Prinsip Hukum Pengaduan Malapraktik Dokter

Prinsip Hukum Pengaduan Malapraktik Dokter
Prinsip Hukum Pengaduan Malapraktik Dokter - Seorang dokter, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (11) UU Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, disebutkan bahwa profesi kedokteran atau kedokteran gigi adalah suatu keilmuan, kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan berjenjang dan kode etik yang bersifat melayani masyarakat.

Oleh karena sifatnya yang melayani masyarakat maka dalam melaksanakan praktik kedokterannya, berdasar Pasal 51 UU Praktik Kedokteran, dokter berkewajiban: memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional serta kebutuhan medis pasien; merujuk pasien ke dokter atau dokter gigi lain yang mempunyai keahlian atau kemampuan yang baik, apabila tidak mampu melakukan suatu pemeriksaan atau pengobatan; merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang pasien, bahkan juga setelah pasien meninggal dunia; melakukan pertolongan darurat atas dasar perikemanusiaan;

Kemudian, sesuai Pasal 55 UU Praktik Kedokteran, dalam menerima layanan kedokteran, pasien berhak mendapatkan penjelasan secara lengkap tentang tindakan medik; meminta pandapat dokter atau dokter gigi lain; mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan atau menolak tindakan medis; serta mendapatkan isi rekam medis.

Malapraktik Kedokteran
Dalam kehidupan sehari-hari, tak jarang terjadi peristiwa pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan dokter dalam melakukan tugas profesinya, sehingga menimbulkan kerugian bagi orang lain. Pelanggaran ini disebut dengan istilah malapraktik.

Mengacu dari segi etika profesi dan hukum, malapraktik ada dua bentuk, yaitu: 1) Malapraktik Etika, yaitu apabila dokter melakukan tindakan yang bertentangan dengan etika kedokteran sebagaimana yang tercantum di dalam Kode Etik Kedokteran Indonesia (Kodeki); dan 2) Malapraktik yuridis, meliputi malapraktik perdata, terjadi apabila terdapat hal-hal yang menyebabkan tidak dipenuhinya isi perjanjian (wanprestasi); malapraktik pidana, yakni apabila pasien dirugikan (meninggal dunia atau mengalami cacat) akibat dokter kurang cermat dalam melakukan upaya medis; dan malapraktik administratif, terjadi apabila dokter atau tenaga kesehatan lainnya melakukan pelanggaran terhadap hukum administrasi negara yang berlaku, misalnya, menjalankan praktik dokter tanpa lisensi atau izin praktik, melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan lisensi atau izinnya, menjalankan praktik dengan izin yang sudah kadaluarsa, dan menjalankan praktik tanpa membuat catatan medis.

Atas dugaan terjadinya malapraktik sebagaimana dijelaskan di atas, seorang yang mengetahui atau merasa dirugikan atas malapraktik dapat mengadukan secara tertulis kejadian tersebut kepada ketua Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI).

Pengaduan kepada MKDKI tersebut tidak menghilangkan hak setiap orang untuk melaporkan adanya dugaan tindak pidana kepada pihak Kepolisian dan/atau menggugat kerugian secara perdata ke pengadilan.

Sumber: www.gresnews.com | Rabu, 26 November 2014 , 07:01:19 WIB

Petitum sebagai Syarat dalam Surat Gugatan

Petitum sebagai Syarat dalam Surat Gugatan
Petitum sebagai Syarat dalam Surat Gugatan - Anda tentu sering mendengar tentang istilah petitum dalam surat gugatan? Dalam suatu surat gugatan, petitum biasanya diuraikan setelah menguraikan dasar gugatan (posita). Petitum merupakan syarat dalam suatu surat gugatan agar surat gugatan tersebut memenuhi syarat formil. Berikut ketentuan tentang petitum gugatan:

Petitum surat gugatan berisi pokok tuntutan gugatan, berupa permintaan kepada pengadilan, dengan deskripsi yang jelas menyebut satu per satu dalam akhir gugatan tentang hal-hal apa saja yang menjadi pokok tuntutan penggugat yang harus dinyatakan dan dibeberkan kepada tergugat.
Adapun macam-macam bentuk petitum yaitu sebagai berikut:

1. Bentuk tunggal, apabila deskripsi yang menyebut satu persatu pokok tuntutan, tidak diikuti dengan susunan deskripsi petitum lain yang bersifat alternatif atau subsidair.
2. Bentuk alternatif, apabila petitum primair dan subsidair sama-sama dirinci satu per satu dengan rincian yang saling berbeda.

Beberapa petitum yang tidak memenuhi syarat sehingga menimbulkan cacat formal gugatan yaitu:

1) Tidak menyebut secara tegas apa yang diminta atau petitum bersifat umum. Petitum yang semacam ini dianggap tidak jelas dan kabur (obscuur libel), karena prinsipnya petitum harus bersifat tegas dan spesifik menyebutkan apa yang diminta penggugat.
2) Petitum tuntutan ganti rugi tetapi tidak dirinci.
3) Petitum yang bersifat negatif, tidak dapat dikabulkan. Gugatan yang mengandung petitum yang bersifat negatif, dianggap merupakan gugatan yang obscuurlibel sehingga berakibat gugatan tidak dapat diterima.
4) Petitum tidak sejalan dengan dalil gugatan. Pada prinsipnya petitum tidak boleh saling bertentangan dan harus berkesesuaian dengan dasar hukum dan fakta-fakta yang dikemukakan dalam posita.

Sumber: www.gresnews.com | Senin, 03 November 2014 , 07:00:34 WIB

Pengertian “Kesalahan” Menurut Hukum Pidana

Pengertian “Kesalahan” Menurut Hukum Pidana
Pengertian “Kesalahan” Menurut Hukum Pidana - Dalam hukum pidana dikenal asas yang paling fundamental, yakni Asas "Tiada Pidana Tanpa Kesalahan" yang dikenal dengan "keine strafe ohne schuld" atau "geen straf zonder schuld" atau "nulla poena sine culpa". Dari asas tersebut dapat dipahami bahwa kesalahan menjadi salah satu unsur pertanggungjawaban pidana dari suatu subjek hukum pidana. Artinya, seseorang yang diakui sebagai subjek hukum harus mempunyai kesalahan untuk dapat dipidana.

Kesalahan adalah dasar untuk pertanggungjawaban. Kesalahan merupakan keadaan jiwa dari si pembuat dan hubungan batin antara si pembuat dan perbuatannya. Mengenai keadaan jiwa dari seseorang yang melakukan perbuatan, lazim disebut sebagai kemampuan bertanggung jawab, sedangkan hubungan batin antara si pembuat dan perbuatannya itu merupakan kesengajaan, kealpaan, serta alasan pemaaf.

Dengan demikian, untuk menentukan adanya kesalahan, dalam pidana subjek hukum harus memenuhi beberapa unsur, antara lain: 1) Adanya kemampuan bertanggung jawab pada si pelaku, 2) Perbuatannya tersebut berupa kesengajaan (dolus) atau kealpaan (culpa); 3) Tidak adanya alasan penghapus kesalahan atau tidak adanya alasan pemaaf.

Ketiga unsur ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lain, dimana unsur yang satu bergantung pada unsur yang lain. (Sudarto, 1983, Hukum dan Perkembangan Masyarakat, Sinar Baru, Bandung).

Sumber: www.gresnews.com | Sabtu, 06 Desember 2014 , 08:14:20 WIB

Mekanisme Hukum Tentang Keberatan Pajak

Mekanisme Hukum Tentang Keberatan Pajak
Mekanisme Hukum Tentang Keberatan Pajak - Dalam UU No. 28 tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas UU No. 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan, wajib pajak yang merasa keberatan dengan Pajak yang harus dibayarkannya, dapat mengajukan keberatan kepada Kantor Pelayanan Pajak terdaftar sebagai Wajib Pajak

Pasal 25 UU 28/2007 menyebtukan Hal-hal yang Dapat Diajukan KeberatanOleh Wajib Pajak adalah:

a. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB);
b. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT);
c. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB);
d. Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN);
e. Pemotongan atau Pemungutan oleh pihak ketiga.

Syarat mengajukan keberatan Pajak adalah:
a. Diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia.
b. Wajib menyebutkan jumlah pajak yang terutang atau jumlah pajak yang dipotong atau dipungut atau jumlah rugi menurut penghitungan WP dan disertai alasan-alasan yang jelas.

Satu keberatan harus diajukan untuk satu jenis dan satu tahun/masa pajak.

Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPKB, SKPKBT, SKPLB, SKPN atau sejak tanggal dilakukan pemotongan/ pemungutan oleh pihak ketiga.

Perlu diingat bahwa pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar pajak. Selain itu, pelaksanaan penagihan pajak dan keberatan yang tidak memenuhi syarat, dianggap bukan Surat Keberatan, sehingga tidak diproses.

Sumber: www.gresnews.com | Jum'at, 31 Oktober 2014 , 08:00:32 WIB
sealkazzsoftware.blogspot.com resepkuekeringku.com