Perkawinan Menurut Hukum Perdata

Perkawinan Menurut Hukum Perdata

Menurut Hukum Perdata, Pengertian Perkawinan adalah perbuatan hukum dari seseorang laki-laki dan seorang perempuan, yang dilangsungkan dengan cara seperti yang ditetapkan di dalam undang-undang dengan maksud untuk hidup bersama. Hukum Perkawinan menurut hukum Barat dipandang sebagai perbuatan perdata, yang berarti, bahwa sah atau tidaknya ditinjau dari sudut hukum perdata.

Seorang laki-laki hanya diperkenankan kawin dengan 1 (satu) perempuan saja dan sebaliknya (monogaam). Syarat-syarat yang penting adalah :

1. Kata sepakat yang bebas

2. Umur 15 tahun bagi perempuan dan 18 tahun bagi laki-laki. Dengan perkawinan ini anak yang tadinya dibawah umur menjadi cakap untuk melakukan perbuatan hukum.

3. Izin orang tua, dalam hal calon suami/isteri yang masih berumur 30 tahun. Apabila izin ini tidak diperoleh dapat diganti dengan perantara hakim dalam hal calon-calon itu berumur diantara 21 tahun dan 30 tahun. Apabila calon-calon itu masih di bawah 21 tahun, perantara ini tidak mungkin.

Perkawinan tersebut harus diketahui dan dicatat oleh seseorang pegawai negeri, yaitu pegawai pencatatan sipil (burgelijke stand). Setelah perawinan, maka suami adalah kepala perkawinan. Isteri harus tunduk kepada suami. Atas dasar ketentuan bahwa isteri tunduk pada suami, maka :

1. Suami bertanggungjawab mengenai isi rumah tangga;

2. Suami atau istri harus memelihara dan mendidik anak-anak yang masih di bawah umur. Suami atau isteri memiliki kuasa orang tua, yang meliputi anak-anaknya sendiri yang sah. Anak-anak yang dilahirkan di luar perkawinan, kuasa orang tua itu dilakukan oleh seseorang wali yang ditetapkan oleh hakim. Kuasa orang tua itu meliputi pula harta benda anak-anaknya;

3. Isteri harus diam dalam rumah suami;

4. Dari ikatan keluarga ini timbul kewajiban-kewajiban saling memberi nafkah (alimentasi). Kewajiban alimentasi ini mengenai : (a) suami terhadap isteri, (b) keluarga dalam garis lurus yang bersifat timbal balik.

Hukum perdata ini mengatur segala ketentuan mengenai perkawinan, baik itu mengenai syarat perkawinan, akibat-akibat yang ditimbulkan saat terjadi perkawinan, khususnya pada harta dan status anak. Tidak hanya itu hukum perdata juga mengatur mengenai perceraian yang terjadi dan pembagian harta dan kepengurusan anak setelah perceraian terjadi.

Referensi:

-Achmad Ichsan, 1967. HUKUM PERDATA IA. PT Pembimbing Masa: Jakarta.

Share on FacebookPlus on Google+

SUBSCRIBE TO OUR NEWSLETTER